Beni Sutanto - Herschrijven

Pemilihan Umum Tahun 1999
Dilaksanakan pada 7 Juni 1999
Jumlah Peserta : 48 partai

Pemilihan Umum Tahun 1999 merupakan pemilu pertama pasca mundurnya Presiden Suharto dari tampuk kekuasaan. Habibie, selaku pengganti Suharto, melaksanakan pemilu tiga tahun lebih cepat dari waktu yang seharusnya dijadwalkan, yaitu tahun 2002. Percepatan pemilu ini adalah hasil tekanan rakyat pada pemerintahan Habibie karena ia dipandang tidak memiliki legitimasi untuk memegang tampuk kekuasaan. Presiden Habibie dianggap publik sebagai bagian dari Orde Baru yang mestinya turut dilengserkan. Karenanya, hakekat pemilu 1999 pada dasarnya untuk membentuk legitimasi baru atas siapapun yang akan menjadi Presiden pasca mundurnya Suharto.

Diantara hal-hal paling menyolok pada fase setelah keruntuhan Orde Baru adalah kecilnya penolakan terhadap dibuangnya format politik dua partai satu Golkar dan dipekenalkannya sistem multi partai. Tiba-tiba demokrasi multipartai seolah dilihat sebagai satu-satunya pilihan yang berkelayakan. Hal ini mirip dengan November 1945, masa terakhir ketika partai politik tumbuh subur di Indonesia. Kemiripan itu adalah sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut: euphoria setelah berhasil keluar dari suatu kurun panjang re;presi politik, banyaknya kepentingan politik yang sodok menyodok berebut posisi, dan tidak adanya otoritas politik yang punya kemauan mencegah hal itu. Bahkan pandangan lain menempatkan kelahiran lebih seratus partai politik dalam hitungan yang sangat singkat sebagai fenomena yang mengalahkan periode awal berkembangnya partai politik pasca Maklumat Nomor X Wakil Presiden.
Pemilu 1999 sering disebut sebagai pemilu transisi untuk masuk format politik yang lebih demokratis. Pemilu menjadi semacam simpang jalan: apakah proses politik itu terus setia pada jalur demokratisasi, berbelok jalan, atau bahkan berbalik arah sama sekali. Pengalaman transisi berbagai negara menunjukkan kemana pendulum transisi bergerak dari hasil pemilu.

Pemilu tahun 1999 diselenggarakkan dalam waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 5 bulan. KPU selaku penyelenggara pemilu dalam waktu yang singkat telah berhasil merumuskan lebih dari 136 peraturan dan keputusan tentang tata cara pemilu. Tidak hanya itu, KPU juga berhasil merencanakan dan menyelenggarakan pemilu secara relatif lebih lancar seperti yang diperintahkan Undang-undang.

Pemilu 1999 dapat disebut sebagai pemilu anti tesis pemilu-pemilu Orde Baru. Banyak aspek bertolak belakang dengan masa orde baru. Disebut demikian karena berbagai hal. Pertama, liberalisasi politik yang melahirkan 48 peserta pemilu menjadikan pemilu hampir diikuti oleh seluruh spektrum idiologi yang pernah ada di pentas politik berbasis kelas, seperti PRD, dan partai dengan jalur aliran seperti PBB, PDKB, dan PKD yang diharamkan selama Orde Baru berkuasa, muncul tanpa ada yang mempersoalkan apalagi mengkontrol. Pluralisme politik Indonesia benar-benar mengjawantah dalam partai yang berkompetensi dalam pemilu 1999.

Selanjutnya pemilu berusaha dibangun di atas spirit baru, yaitu Luber plus Jurdil. Diketahui bahwa pemilu pada Orde Baru dibangun asas LUBER (langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia) dengan mengabaikan aspek JURDIL (Jujur dan Adil) bagi penyelenggara maupun peserta pemilu. Juga netralitas birokrasi. Birokrasi yang selama Orde Baru dimobilisasi untuk mendukung dan menjadi bagian integral dari Golkar berusaha dinetralisasikan untuk tidak memihak salah satu partai politik. PNS tidak diperkenankan menjadi anggota dan pengurus partai politik. kalau ada PNS yang menjadi anggota atau pengurus partai politik harus mendapatkan ijin atasannya dan kemudian melepaskan
jabatan negerinya.

Hasil Pemungutan Suara :
No Urut
Nama Partai
Jumlah Suara
Jumlah Kursi

1.
PARTAI INDONESIA BARU
192712
0
2.
PARTAI KRISTEN NASIONAL INDONESIA
369719
0
3.
PARTAI NASIONAL INDONESIA
377137
0
4.
PARTAI ALIANSI DEMOKRAT INDONESIA
85838
0
5.
PARTAI KEBANGKITAN MUSLIM INDONESIA
289489
0
6.
PARTAI UMMAT ISLAM
269309
0
7.
PARTAI KEBANGKITAN UMMAT
300064
1
8.
Partai Masyumi Baru
152589
0
9.
Partai Persatuan Pembangunan 2009
11329905
58
10.
PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
375920
1
11.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
35689073
153
12.
PARTAI ABUL YATAMA
213979
0
13.
PARTAI KEBANGSAAN MERDEKA
104385
0
14.
PARTAI DEMOKRASI KASIH BANGSA
550846
5
15.
Partai Amanat Nasional
7528956
34
16.
PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK
78730
0
17.
PARTAI SYARIKAT ISLAM INDONESIA
152820
0
18.
PARTAI KATOLIK DEMOKRAT
216675
1
19.
PARTAI PILIHAN RAKYAT
40517
0
20.
PARTAI RAKYAT INDONESIA
54790
0
21.
PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA MASYUMI
49839
0
21.
PARTAI POLITIK ISLAM INDONESIA MASYUMI
456718
1
22.
Partai Bulan Bintang
2049708
13
23.
PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA SELURUH INDONESIA
61105
0
24.
PARTAI KEADILAN
1436565
7
25.
PARTAI NAHDLATUL UMMAT
679179
5
26.
PARTAI NASIONAL INDONESIA - FRONT MARHAENIS
365176
1
27.
PARTAI IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA
328654
1
27.
PARTAI IKATAN PENDUKUNG KEMERDEKAAN INDONESIA
328654
1
28.
PARTAI REPUBLIK
328564
0
29.
PARTAI ISLAM DEMOKRAT
62901
0
30.
PARTAI NASIONAL INDONESIA - MASSA MARHAEN
345629
1
31.
Partai Musyawarah Rakyat Banyak
62006
0
32.
Partai Demokrasi Indonesia
345720
2
33.
Partai Golongan Karya
23741749
120
34.
Partai Persatuan 1999
655052
1
35.
Partai Kebangkitan Bangsa
13336982
51
36.
PARTAI UNI DEMOKRASI INDONESIA
140980
0
37.
PARTAI BURUH NASIONAL
140980
0
38.
PARTAI MUSYAWARAH KEKELUARGAAN GOTONG ROYONG
204204
0
39.
Partai Daulat Rakyat
427854
1
40.
Partai Cinta Damai
168087
0
41.
PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN
1065686
4
42.
PARTAI SOLIDARITAS PEKERJA
49807
0
43.
PARTAI NASIONAL BANGSA INDONESIA
149136
0
44.
PARTAI BHINNEKA TUNGGAL IKA INDONESIA
364291
1
45.
PARTAI SOLIDARITAS UNI NASIONAL INDONESIA
180167
0
46.
PARTAI NASIONAL DEMOKRAT
96984
0
47.
PARTAI UMMAT MUSLIMIN INDONESIA
49839
0
48.
PARTAI PEKERJA INDONESIA
63934
0